Laporan : Joe
Editor : Yogie Ps
Blitar || detikindonesiasatu.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blitar menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) 2026 di Hotel Grand Mansion 2 Kanigoro, Sabtu (28/3/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi seluruh kader untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus menegaskan arah perjuangan partai yang berorientasi pada kinerja nyata dan kepentingan rakyat.
Muscab dihadiri jajaran pengurus, kader, serta perwakilan dari berbagai tingkatan struktur partai di Kabupaten Blitar.
Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar, Rini Syarifah, menegaskan bahwa Muscab bukan sekadar agenda rutin organisasi. Menurutnya, forum ini juga menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi strategis untuk menyatukan visi dan misi kader.
“Muscab ini bukan hanya formalitas organisasi, tetapi juga ajang mempererat kebersamaan dan menyamakan langkah dalam membangun partai, daerah, serta negara,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya soliditas kader dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Rini berharap forum tersebut mampu menghasilkan keputusan yang konstruktif demi kemajuan partai dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Muscab juga diharapkan melahirkan kepengurusan DPC PKB yang solid, kredibel, serta mampu menyusun program kerja yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Siapapun Ketua DPC PKB yang terpilih harus mampu berkontribusi dalam mengembangkan demokrasi di Kabupaten Blitar serta membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa Muscab harus menjadi momentum memperkuat soliditas internal partai.
Ia mengingatkan seluruh kader untuk tetap setia pada garis perjuangan PKB serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan sebagai fondasi utama.
“Kader PKB harus konsisten memajukan rakyat. Kita adalah pelayan rakyat, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Cucun juga menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Menurutnya, setiap keputusan politik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
“Kita dipilih untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Jangan sampai amanah ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh kader memperkuat sinergi lintas sektor agar program yang dirancang berjalan efektif dan berdampak nyata.
“Kita harus hadir dengan solusi, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.
Redaksi : detikindonesiasatu.com
