Klaten || detikindonesiasatu.com || 07- April – 2026,— Aktivitas penambangan pasir yang diduga ilegal di wilayah Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik. Kegiatan tambang yang berlangsung secara terbuka, terutama pada malam hari, dinilai berjalan tanpa penindakan hukum yang jelas, sehingga memicu kecurigaan dan reaksi keras dari kalangan aktivis.
Sejumlah pihak menilai lemahnya respons aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menimbulkan pertanyaan serius terkait fungsi pengawasan serta komitmen penegakan hukum. Bupati Klaten dan jajaran Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jawa Tengah turut menjadi sorotan karena dianggap belum menunjukkan langkah tegas terhadap aktivitas yang diduga melanggar aturan tersebut.
Di tengah situasi tersebut, muncul dugaan adanya “atensi” dari pihak penambang kepada oknum tertentu yang disinyalir menjadi salah satu faktor tidak tersentuhnya aktivitas tersebut oleh penegakan hukum. Namun hingga kini, informasi tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Selain itu, beredar pula informasi di lapangan yang menyebutkan bahwa aktivitas tambang tersebut diduga berkaitan dengan seorang anggota legislatif dari Partai Gerindra berinisial ADK SASNGKO. Dugaan ini semakin memperkeruh situasi, meski belum ada pernyataan resmi yang membenarkan maupun membantah keterlibatan pihak dimaksud.
Kondisi ini memicu reaksi dari aktivis dan masyarakat sipil di Klaten. Mereka menilai adanya indikasi pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan serta merugikan negara.
“Jika dibiarkan, ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut kerusakan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat,” ujar salah satu aktivis.
Sebagai bentuk tekanan, sejumlah elemen masyarakat dan aktivis menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat. Aksi tersebut bertujuan mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar segera bertindak tegas, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Klaten maupun Polda Jawa Tengah terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Minimnya respons dinilai semakin memperkuat persepsi publik bahwa terdapat persoalan serius di balik belum adanya penindakan.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat: apakah akan segera mengambil tindakan, atau membiarkan polemik ini terus berkembang di tengah meningkatnya tekanan dari masyarakat.
Tim/Red
