Penulis : Angger S
Salatiga | detikindonesiasatu.com | ( 06/Maret/2026 )– Proyek pembangunan di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Salatiga kini menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan tanda tanya besar, mulai dari tidak adanya papan informasi proyek hingga dugaan pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pantauan awak media menunjukkan para pekerja proyek tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) seperti helm proyek, rompi pengaman, dan sepatu safety. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan standar kerja konstruksi yang mewajibkan penerapan K3 demi menjamin keselamatan tenaga kerja.
Tak hanya soal keselamatan, metode teknis pekerjaan pun menuai perhatian.
Proses pengecoran struktur bangunan disebut dilakukan secara manual menggunakan molen berkapasitas kecil. Untuk proyek berskala besar di lingkungan lembaga pendidikan negeri, metode tersebut dipertanyakan karena berpotensi memengaruhi mutu dan kekuatan konstruksi apabila tidak memenuhi standar teknis yang berlaku.
Yang paling mencolok, tidak ditemukan papan proyek di lokasi pembangunan.
Padahal, papan tersebut seharusnya memuat informasi penting seperti nilai pagu anggaran, sumber pendanaan, serta identitas pelaksana kegiatan.
Ketiadaan informasi ini dinilai mencederai prinsip transparansi dan keterbukaan publik dalam penggunaan dana pembangunan.
Saat dikonfirmasi, pihak kontraktor justru menyatakan bahwa sumber dana pembangunan tidak berasal dari pemerintah. Pernyataan tersebut memicu spekulasi dan pertanyaan lanjutan.
Mengingat proyek berlangsung di lingkungan sekolah negeri, publik mempertanyakan kejelasan sumber pembiayaan serta legalitas mekanisme pelaksanaannya.
“Jika bukan dari anggaran pemerintah, lalu dari mana sumber dananya? Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan dan mutu pekerjaan?” ujar salah satu jurnalis di lokasi.
Sejumlah pihak mendesak adanya klarifikasi resmi dari pihak sekolah maupun instansi berwenang terkait.
Transparansi sumber dana, besaran anggaran, hingga kepatuhan terhadap standar K3 dinilai penting untuk menghindari polemik yang lebih luas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik.
Masyarakat kini menunggu jawaban tegas atas proyek yang dinilai sarat tanda tanya tersebut.
( Redaksi.detikindonesiasatu.com )
