Laporan : Yogie Ps
KEDIRI || detikindonesiasatu.com || 18 – Mei – 2026, – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang semestinya menjadi ujung tombak penguatan ekonomi rakyat desa kini justru diterpa isu panas yang mengundang sorotan publik. Sebuah video percakapan yang diduga melibatkan oknum ASN dan aparat TNI viral di media sosial setelah memuat pembicaraan soal pembagian “jatah proyek” hingga dugaan setoran pengamanan proyek Kopdes di wilayah Kediri.
Dalam potongan percakapan yang beredar, terdengar ucapan yang memicu kemarahan publik. Salah satu pihak diduga menyebut kalimat, “Ini bagianmu dan komandan kodimmu karena sudah ngasih saya proyek Kopdes di Kediri, yang penting wajib aman,” yang kini ramai diperbincangkan warganet.
Pernyataan tersebut langsung memunculkan dugaan adanya praktik “main fee”, bagi-bagi komisi, hingga dugaan pengondisian proyek yang menyeret nama aparatur negara. Padahal, program Kopdes Merah Putih selama ini dipromosikan sebagai program strategis untuk membangun kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah.
Publik pun mempertanyakan, apakah proyek rakyat kini telah berubah menjadi ladang bancakan oknum berkepentingan?
Tak sedikit masyarakat menilai isi percakapan itu sangat mencoreng semangat transparansi dan integritas pemerintahan. Jika dugaan tersebut benar, maka praktik semacam itu dinilai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemberdayaan desa yang menggunakan anggaran negara.
“Kalau proyek desa sudah dibagi-bagi dari belakang layar, lalu di mana nasib rakyat kecil? Jangan sampai program pemerintah hanya jadi alat memperkaya segelintir orang,” ujar salah satu warga Kediri yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan tajam juga datang dari netizen yang meminta aparat penegak hukum segera turun tangan. Banyak pihak mendesak agar video dan isi percakapan tersebut diusut secara transparan, termasuk menelusuri siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam pembagian proyek maupun dugaan setoran pengamanan.
Desakan publik semakin kuat karena isu ini menyeret institusi negara yang seharusnya menjadi garda integritas pelayanan publik. Masyarakat meminta tidak ada pihak yang kebal hukum apabila nantinya ditemukan unsur pelanggaran maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan sampai program yang mengatasnamakan rakyat malah jadi bancakan elit lokal. Aparat wajib buka terang kasus ini,” tulis salah satu komentar netizen yang ramai dibagikan ulang di media sosial.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai isi percakapan yang viral tersebut. Namun masyarakat kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk membuktikan apakah dugaan praktik “main fee” proyek Kopdes Merah Putih di Kediri benar adanya atau hanya sebatas isu yang berkembang di publik.
Redaksi : detikindonesiasatu.com
