JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memberi tiga instruksi strategis kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang memasuki usia ke-17 tahun. Ia menegaskan, SMI bukan sekadar perusahaan pembiayaan, melainkan instrumen strategis negara—development finance institution—yang berfungsi menopang kebijakan fiskal tanpa mengguncang stabilitas anggaran.
“Ketika ada daerah yang terdampak bencana misalnya PT SMI hadir melakukan restrukturisasi agar APBD tidak kolaps. Ketika transisi energi harus berjalan tanpa membebani fiskal APBN, PT SMI melakukan blended finance, pembiayaan blending. Itulah fungsi negara hadir melalui PT SMI,” ujar Juda di Jakarta, Kamis (26/2).
Instruksi pertama menyangkut kejelasan mandat dan rekam jejak. Juda meminta setiap pembiayaan memiliki kerangka dampak yang terukur dan tajam. Keberhasilan, menurut dia, tak cukup diukur dari serapan anggaran atau rampungnya proyek, melainkan dari perubahan kualitas hidup masyarakat.
Kedua, soal portofolio hijau. Juda mengingatkan label “hijau” tak boleh berhenti pada kosmetik. Proyek energi terbarukan, katanya, harus ditopang struktur keuangan yang kokoh agar tidak memunculkan risiko baru. Ia mendorong optimalisasi skema blended finance—perpaduan pendanaan komersial dan konsesional—untuk mendukung infrastruktur sosial dan transisi energi.
Poin ketiga adalah tata kelola. Aspek ini dinilai krusial seiring rencana penerbitan Obligasi Ritel Infrastruktur SMI (ORIS) tahun ini. Instrumen tersebut melibatkan dana publik, sehingga transparansi dan disiplin governance menjadi prasyarat utama.
“Begitu kepercayaan goyah, semuanya akan runtuh. Jika tata kelola longgar, seluruh capaian selama 17 tahun bisa hilang seketika,” tegas Juda.
Di usia ke-17, SMI diminta tak hanya menjaga kesinambungan pembiayaan, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang digulirkan berbuah dampak nyata bagi pembangunan. Bagi pemerintah, peran SMI adalah perpanjangan tangan negara—menjembatani kebutuhan infrastruktur dan kehati-hatian fiskal dalam satu tarikan napas.
